LAN Dorong Pemanfaatan Big Data dalam Optimalkan Perumusan Kebijakan

Jakarta – Big Data kini menjadi tren global yang dimanifestasikan dalam bentuk data bervolume besar, bergerak cepat, dan kompleks. Seiring dengan hal tersebut sumber data yang disajikan semakin bervariasi, Big data dan Artificial Intelligence merupakan salah satu instrumen pendukung untuk mengenali persoalan publik sehingga perumusan kebijakan didasarkan data-data yang kuat (evidence based-policy). Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (KKIAN LAN), Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA dalam pembukaan kegiatan Virtual Public Lecture yang mengangkat tema “Data Science, Big Data, Artificial Intelligence (AI), Pemanfaatan Dalam Analis Kebijakan”, Kamis (6/5).

“Tuntutan akan pentingnya kebijakan publik yang berkualitas semakin kuat hal ini didasarkan pada indeks Reformasi Birokrasi setiap KLD untuk mampu mengukur indeks kualitas kebijakannya.” jelasnya.

Selain itu, Tri Widodo juga menyampaikan kesadaran tentang pentingnya kebijakan publik yang berkualitas juga didorong dengan adanya momentum penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Dan salah satu jabatan fungsional yang banyak diminati ialah jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK).

“Hal tersebut dilihat dari data bahwasanya jumlah analis kebijakan pada tahun 2021 ini telah mendekati dua ribu orang dan belum termasuk KLD yang belum melaporkan hasil penyetaraan jabatan tersebut,” ungkapnya.

Ia menuturkan, penambahan jumlah jabatan fungsional AK yang demikian besar, harus disiapkan program penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi agar analis kebijakan mampu memberikan kontribusi yang terbaik dalam mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas.

“Salah satu penguatan substansi yang perlu dimiliki AK adalah manajemen data science terkait perumusan kebijakan” terangnya.

Tri Widodo mengatakan, selama ini fenomena yang terjadi saat ialah banyaknya kebijakan publik yang tidak didukung dengan data science yang kuat, hanya didasari pada persepsi dan opini semata yang cenderung bersifat subjektif, oleh karena itu setiap analis kebijakan penting menguasai manajemen data yang baik agar alternatif-alternatif kebijakan didasarkan pada evidence-base policy.

Selain itu, Tri Widodo menambahkan, selama ini masih adanya kecenderungan perumusan kebijakan selalu didukung dengan kajian-kajian yang bersifat sporadik dan fragmented, artinya data yang mendukung dalam perumusan kebijakan hanya dipakai saat itu saja dan ketika perumusan kebijakan tersebut selesai, data yang sudah disusun tadi tidak di digunakan kembali dalam perumusan kebijakan lain.

“Proses ini sering terjadi sehingga tidak adanya big data yang saling terintegrasi yang dapat kita manfaatkan untuk perumusan kebijakan selanjutnya” tambahnya

Maka ia menegaskan pentingnya sebuah manajemen data atau big data yang lebih dinamis dan terintegrasi antar KLD, sehingga data ini akan menjadi sebuah akumulasi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh instansi lain dalam proses perumusan kebijakan lainnya.

Tri Widodo berharap melalui kegiatan ini, setiap JF AK dapat menambah wawasan terkait perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan data yang kuat (evidence based policy), serta upaya kita untuk membuat kebijakan berkualitas dapat terwujud.

Dalam kesempatan itu, Head of Data Scientist Telkom, Ir. Agus Laksono, MM secara teknis menerangkan, pemanfaatan big data dalam suatu perumusan kebijakan perlu melihat dari permasalahan yang ada, selanjutnya kita dapat mencari kanal-kanal data yang tersedia untuk mendapatkan informasi dan kemudian dikompilasikan menjadi sebuah data yang kita pakai dalam proses perumusan kebijakan.

“Berbagai perangkat atau tools dapat digunakan untuk merangkum data-data tersebut menjadi sebuah informasi yang dapat diolah dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis pada bukti” tuturnya

Kegiatan ini merupakan seri ketiga virtual public lecture yang merupakan kerjasama antara LAN dengan Tanoto Foundation sebagai upaya menjaga dan meningkatkan pelayanan publik melalui kebijakan publik yang berkualitas. Hadir sebagai moderator Dosen Universitas Gadjah Mada, Dr. Bevaola Kumalasari.